Sidrap-Tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar kegiatan pendampingan dalam penyusunan sekaligus evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) di Desa Dongi, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Dongi ini merupakan hasil sinergi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas dengan Pemerintah Desa Dongi melalui program PPMU-PKM berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Pendampingan dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, Ketua KNPI Sidrap, hingga Babinsa Desa Dongi. Materi yang diberikan mencakup pemahaman dasar hukum penganggaran, praktik penyusunan Raperdes berbasis kebutuhan masyarakat, serta simulasi evaluasi rencana kerja desa agar lebih terukur dan tepat sasaran. (11/08/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua tim pengabdian, Dr. Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H., menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola desa. “Raperdes tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen formal, tetapi sebagai instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan desa. Karena itu, penyusunannya harus berbasis kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zulfan berharap pendampingan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa. “Kami ingin perangkat desa lebih percaya diri dalam merancang program pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sinergi antara akademisi dan pemerintah desa diharapkan mampu melahirkan tata kelola yang lebih modern dan partisipatif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Dongi, Sulaiman Malle mengapresiasi kehadiran tim Unhas. “Pendampingan ini sangat membantu kami memahami aspek hukum maupun teknis dalam penyusunan Raperdes. Aparatur desa tidak hanya belajar menyusun anggaran, tetapi juga menyusun prioritas pembangunan yang realistis dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Sulaiman juga menegaskan harapannya agar kerja sama serupa dapat terus berlanjut. “Kami ingin kegiatan seperti ini dilaksanakan secara rutin, sehingga desa bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Melalui program ini, Unhas kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat desa, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong lahirnya perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. (**)
